Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibukotanya namanya juga Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara terletak di antara 7° 12' - 7° 31' Lintang Selatan dan 109° 29' - 109° 45'50" Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 ha atau 3,10 % dari luas seluruh Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang di Utara, Kabupaten Wonosobo di Timur, Kabupaten Kebumen di Selatan, dan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di Barat.

Geografi

Bentang alam berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografis, wilayah ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

• Zona Utara, adalah kawasan pegunungan yang merupakan bagian dari Dataran Tinggi Dieng, Pegunungan Serayu Utara. Daerah ini memiliki relief yang curam dan bergelombang. Di perbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang terdapat beberapa puncak, seperti Gunung Rogojembangan dan Gunung Prahu. Beberapa kawasan digunakan sebagai obyek wisata, dan terdapat pula tenaga listrik panas bumi. Pada sebelah utara meliputi Kecamatan : Kalibening, Pandanarum, Wanayasa, Pagentan, Pejawaran, Batur, Karangkobar, Madukara
• Zona Tengah, merupakan zona Depresi Serayu yang cukup subur. Bagian wilayah ini meliputi Kecamatan : Banjarnegara, Madukara,Ampelsari, Bawang, Purwanegara, Mandiraja, Purworejo Klampok, Susukan, Wanadadi, Banjarmangu, Rakit
• Zona Selatan, merupakan bagian dari Pegunungan Serayu, merupakan daerah pegunungan yang berrelif curam. Meliputi Kecamatan : Pagedongan, Banjarnegara, Sigaluh, Mandiraja, Bawang, Susukan

Topografi

Topografi wilayah ini sebagian besar (65% lebih) berada di ketinggian antara 100 s/d 1000 meter dari permukaan laut. Secara rinci pembagian wilayah berdasarkan topografi.

• Kurang dari 100 m dari permukaan air laut, meliputi luas 9,82 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Kecamatan Susukan dan Purworejo Klampok, Mandiraja, Purwanegara dan Bawang.
• Antara 100 - 500 m dari permukaan air laut, meliputi luas 37,04 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Punggelan, Wanadadi, Rakit, Madukara, sebagian Susukan, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Pagedongan, Banjarmangu dan Banjarnegara.
• Antara 500 -1.000 m dari permukaan air laut, meliputi luas 28,74% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Kecamatan Sigaluh, sebagian Banjarnegara, Pagedongan dan Banjarmangu.
• Lebih dari 1.000 m dari permukaan air laut, meliputi luas 24,40% dari seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi Kecamatan Pejawaran, Batur, Wanayasa, Kalibening, Pandanarum, Karangkobar dan Pagentan.

Sungai Serayu mengalir menuju ke Barat, serta anak-anak sungainya termasuk Kali Tulis, Kali Merawu, Kali Pekacangan, Kali Gintung dan Kali Sapi. Sungai tersebut dimanfaatkan sebagai sumber irigasi pertanian.

Wilayah kabupaten Banjarnegara memiliki iklim tropis, dengan curah hujan rata-rata 3.000 mm/tahun, serta suhu rata-rata 20°- 26° C.

Pembagian administratif

Kabupaten Banjarnegara terdiri atas 20 kecamatan, yang dibagi lagi atas 266 desa dan 12 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Banjarnegara, untuk Kecamatan Terluas adalah Kecamatan Punggelan yang juga memiliki penduduk terbanyak.

Kota-kota kecamatan yang cukup signifikan adalah: Mandiraja, Wanadadi, Karangkobar dan Klampok.

Pendidikan

Terdapat beberapa sekolah favorit dan sudah berstandar nasional antara lain :

• SMK Negeri 1 Bawang
• SMK Negeri 2 Bawang
• SMK Negeri 1 Punggelan
• SMK Negeri 1 Wanayasa
• SMA Negeri 1 Banjarnegara
• SMA Negeri 1 Purwareja klampok
• SMA Negeri 1 Purwanegara
• SMA Negeri 1 Bawang

• SMA Negeri 1 Wanadadi
• SMA Negeri 1 Karangkobar
• MAN Negeri 2 Banjarnegara
• SMP Negeri 1 Banjarnegara
• SMP Negeri 2 Banjarnegara
• SMP Negeri 1 Mandiraja
• SMP Negeri 1 Purwanegara
• SMP Negeri 2 Purwanegara
• SMP Negeri 3 Purwanegara
• SMP Negeri 4 Purwanegara
• SMP Negeri 1 Karangkobar
• SMP Negeri 1 Susukan

di Banjarnegara juga terdapat perguruan tinggi baik negeri maupun swasta antara lain:

• Politeknik Dipayuda Banjarnegara
• STIE Taman Siswa
• STIMIK Tunas Bangsa

Pendidikan formal	TK atau RA	SD atau MI	SMP atau MTs	SMA atau MA	SMK	Perguruan tinggi	Lainnya
Negeri	3	657	95	10	4	0	0
Swasta	539	210	49	17	13	2	0
Total	542	867	144	27	17	2	0
Data sekolah di Kabupaten Banjarnegara Sumber:[2]

Kesehatan

Rumah Sakit yang memiliki fasilitas yang memadai di antaran:

• RSUD Kabupaten Banjarnegara
• RSI Bawang
• RS Imanuel Purwareja Klampok

Tempat Penginapan

Di Kabupaten Banjarnegara Terdapat banyak hotel yang menjadi pilihan, baik yang berbintang maupun yang belum, di antaranya :

• Hotel Central Banjarnegara
• Hotel Surya Yudha
• Hotel Garuda Banjarnegara
• Hotel Asri Banjarnegara
• Hotel Sokanandi Banjarnegara

Perbelanjaan

Modern:

• Dieng Swalayan

Pasar Besar:

• Pasar Kota Banjarnegara
• Pasar Wage Banjarnegara
• Pasar Hewan Petambakan
• Pasar Gripit, Banjarmangun
• Pasar Karangkobar
• Pasar Kalibening
• Pasar Batur
• Pasar Lawen, Pandanarum
• Pasar Manis, Punggelan
• Pasar Pon Danakerta, Punggelan
• Pasar Wanadadi
• Pasar Lengkong, Rakit
• Pasar Rakit
• Pasar Purwanegara
• Pasar Mandiraja
• Pasar Purwareja Klampok
• Pasar Brengkok

Transportasi

Banjarnegara dilalui jalan provinsi yang menghubungkan antara Banyumas dengan Magelang dan Semarang. Klampok merupakan persimpangan jalur menuju Purbalingga dan Banyumas. Selain itu terdapat jalan provinsi yang menghubungkan Banjarnegara dengan Batang, melintasi Dataran Tinggi Dieng.

Angkutan bis antarkota yang melewati Banjarnegara antara lain adalah jurusan Solo-Bawen-Wonosobo-Purwokerto, Semarang-Bawen-Wonosobo-Purwokerto, Wonosobo-Banjarnegara-Bandung, Wonosobo-Banjarnegara-Banyumas serta Banjarnegara-Jakarta.

Alternatif lain adalah menggunakan jasa angkutan travel yg antara lain dilayani adalah Jakarta-Purwokerto-Banjarnegara-Wonosobo; Bandung-Purwokerto -Banjarnegara-Wonosobo; Purwokerto-Banjarnegara-Semarang; Purwokerto-Banjarnegara-Yogya; Purwokerto-Banjarnegara-Semarang-Surabaya

Alternatif angkutan di dalam kota Banjarnegara adalah menggunakan Angkutan Kota (Angkot),Becak, Dokar (Kereta kuda)

Sejarah

Dalam perang Diponegoro, R.Tumenggung Dipoyudo IV berjasa kepada pemerintah mataram, sehingga di usulkan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono VII untuk di tetapkan menjadi bupati banjar berdasarkan Resolutie Governeor General Buitenzorg tanggal 22 agustus 1831 nomor I, untuk mengisi jabatan Bupati Banjar yang telah dihapus setatusnya yang berkedudukan di Banjarmangu dan dikenal dengan Banjarwatulembu. Usul tersebut disetujui.

Persoalan meluapnya Sungai Serayu menjadi kendala yang menyulitkan komunikasi dengan Kasunanan Surakarta. Kesulitan ini menjadi sangat dirasakan menjadi beban bagi bupati ketika beliau harus menghadiri Pasewakan Agung pada saat-saat tertentu di Kasultanan Surakarta. Untuk mengatasi masalah ini diputuskan untuk memindahkan ibukota kabupaten ke selatan Sungai Serayu. Daerah Banjar (sekarang Kota Banjarnegara) menjadi pilihan untuk ditetapkan sebagai ibukota yang baru. Kondisi daerah yang baru ini merupakan persawahan yang luas dengan beberapa lereng yang curam. Di daerah persawahan (Banjar) inilah didirikan ibukota kabupaten (Negara) yang baru sehingga nama daerah ini menjadi Banjarnegara (Banjar : Sawah, Negara : Kota).

R.Tumenggung Dipoyuda menjabat Bupati sampai tahun 1846, kemudian diganti R. Adipati Dipodiningkrat, tahun 1878 pensiun. Penggantinya diambil dari luar Kabupaten Banjarnegara. Gubermen (pemerintahan) mengangkat Mas Ngabehi Atmodipuro, patih Kabupaten Purworejo(Bangelan) I Gung Kalopaking di panjer (Kebumen) sebagai penggantinya dan bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Jayanegara I. Beliau mendapat ganjaran pangkat "Adipati" dan tanda kehormatan "Bintang Mas" Tahun 1896 beliau wafat diganti putranya Raden Mas Jayamisena, Wedana distrik Singomerto (Banjarnegara) dan bergelar Kanjeng Raden Tumenggung JayanegaraII. Dari pemerintahan Belanda Raden Tumenggung Jayanegara II mendapat anugrah pangkat "Adipati Aria" Payung emas Bintang emas besar, Officer Oranye. Pada tahun 1927 beliau berhenti, pensiun. Penggantinya putra beliau Raden Sumitro Kolopaking Purbonegoro, yang juga mendapat anugrah sebutan Tumenggung Aria, beliau keturunan kanjeng R. Adipati Dipadingrat, berarti kabupaten kembali kepada keturunan para penguasa terdahulu. Diantara para Bupati Banjarnegara, Arya Sumitro Kolopaking yang menghayati 3 zaman, yaitu zaman Hindia Belanda, Jepang dan RI, dan menghayati serta menangani langsung Gelora Revolusi Nasional (1945 - 1949). Ia mengalami sebutan "Gusti Kanjeng Bupati", lalu "Banjarnegara Ken Cho" dan berakhir "Bapak Bupati". Selanjutnya yang menjadi Bupati setelah Raden Aria Sumtro Kolopaking Purbonegoro ialah : R. Adipati Dipadiningrat (1846-1878)

• Mas Ngabehi Atmodipuro (1878-1896)
• Raden Mas Jayamisena (1896-1927)
• Raden Sumitro Kolopaking Purbonegoro (1927-1949)
• Raden Sumitro, Tahun 1949 - 1959.
• Raden Mas Soedjirno, Tahun 1960 - 1967.
• Raden Soedibjo, Tahun 1967 - 1973.
• Drs. Soewadji, Tahun 1973 - 1980.
• Drs.H. Winarno Surya Adisubrata, Tahun 1980 - 1986.
• H. Endro Soewarjo, Tahun 1986 - 1991.
• Drs.H.Nurachmad, Tahun 1991 - 1996.
• Drs.H.Nurachmad, tahun 1996 - 2001.
• Drs.Ir. Djasri, MM, MT dan Wabup : Drs. Hadi Supeno, Msi, tahun 2001-2006
• Drs.Ir. Djasri, MM, MT dan Wabup : Drs. Soehardjo. MM, tahun 2006-2011
• Sutedjo dan Wabup : Hadi Supeno tahun 2011-2016

Lambang

Tanggal 17 Agustus 1967 merupakan tanggal bersejarah bagi rakyat Banjarnegara yang ditandai pembukaan selubung Lambang Daerah Kabupaten Banjarnegara oleh Bupati Banjarnegara ke-7, M.Soedjirno, di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRDGR), setelah disyahkan DPRDGR Kabupaten Banjarnegara 11 Agustus 1967.

LAMBANG Daerah itu "diukir" oleh panitia khusus DPRDGR, ditambah gambar dari pemenang kedua dan pemenang harapan "Sayembara Lambang". terdiri dari: R. soenardi (Ketua merangkap anggota), Moh. Kosim (Wakil ketua merangkap anggota), Soetarno (anggota), dan Soedijono Tjokrosapoetra (anggota), dan Marchaban Mangunhardjo (anggota). Panitia khusus tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPRDGR Banjarnegara No. 145/17/DPRDGR-66 tertanggal 9 Desember 1966.

Arti Lambang

SESANTI / SURYA SENGKALA Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 11 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tentang Lambang Daerah. Sesanti tersebut berbunyi : "WANI MEMETRI RAHAYUNING PRAJA" Yang mempunyai makna : Segenap Warga Daerah Banjarnegara bertekad bulat melestarikan kemakmuran menuju kebahagiaan lahir bathin bagi rakyat dan pemerintahannya.

Makanan khas Banjarnegara

Makanan khas Banjarnegara antara lain:

• Dawet Ayu
• Tempe Mendhoan
• Combro Kering
• Bakso (bukan merupakan asli Banjarnegara, melainkan dibawa oleh pendatang dari Wonogiri)
• Apem Madukara
• Jenang Salak Madukara
• Buntil (di pasar tersedia banyak)
• jipang
• keripik kentang Batur
• keripik Mujahir dari Luwung Kec. Rakit.

Obyek Wisata di Banjarnegara

Obyek wisata yang ada di Banjarnegara, antara lain:

• Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng
• Taman Rekreasi Marga Satwa Serulingmas
• Arung Jeram Sungai Serayu
• Bendungan Panglima Besar Jenderal Soedirman
• Curug Pitu
• Surya Yudha Park
• Serayu Park
• Curug Muncar
• Gunung Tampomas
• Gunung Lanang
• Wadas Tumpang

Tokoh Dari Banjarnegara

• M. Ma'ruf, Mantan Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (2004 s/d 2007)' lantas digantikan oleh H. Mardiyanto
• Ebiet G. Ade, Penyanyi lagu-lagu balada di era 70an hingga sekarang
• Chris John, Petinju dengan nama lengkap Yohannes Christian John, atau lebih dikenal sebagai Chris John adalah seorang petinju Indonesia. Ia tercatat sebagai petinju Indonesia kelima yang berhasil meraih gelar juara dunia, setelah Ellyas Pical, Nico Thomas, Ajib Albarado dan Suwito Lagola
• Herry Suhardiyanto, peneliti dan rektor Institut Pertanian Bogor

Sumber: Wikipedia

 

 

 

 

 

Read More

Atasi Masalah Kemiskinan di Banjarnegara dengan Gerdu Sosial

BANJARNEGARA – Kemiskinan sepertinya selalu muncul menjadi masalah utama pembangunan di wilayah dengan geografis yang sulit dan topografi bergunung-gunung. Di wilayah seperti ini, alam telah menjelma menjadi factor kendala utama pembangunan. Bersama dengan factor kendala utama tersebut mengikuti juga factor-faktor lain semisal SDM, Kemiskinan, Aksesibilitas,  Pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. “Akhirnya solusi semua masalah tersebut berpulang pada masalah ketersediaan anggaran atau dana. Sementara dana yang dimiliki terbatas” kata Heri Poerwanto, SE., M. Si., Camat Pagedongan di ruang kerjanya, Kamis (29/07).

Tak jauh beda, lanjutnya, masalah seperti itu dialami juga oleh Kecamatan Pagedongan. Kemiskinan menjadi masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Sekian lama dipikirkan, tetapi sekian ratus gagasan juga mengambang di awang-awang. “Penanganan masalah kemiskinan berdiri di tempat. Kita hanya mengandalkan program bantuan dari Kabupaten, Propinsi dan Pusat. Waktu itu, sepertinya tak ada jalan keluar yang dapat kita upayakan sendiri” imbuhnya.

Pergulatan kegelisahan itu, kata Heri, kemudian menemukan jalannya karena suatu peristiwa kebetulan. Pemicu lahirnya Gerdu Sosial ini adalah sebuah peristiwa yang berawal dari kunjungan pihak kecamatan ke sebuah Sekolah Dasar di Duren. Pada saat kunjungan tersebut diketahui ada salah seorang murid yang sering tidak masuk sekolah. Terdorong untuk mengecek kebenaran laporan Tim langsung mencari tahu rumah murid tersebut dan alangkah terharunya mereka ketika mengetahui kondisi yang sebenarnya.

“Yang dimaksud rumah itu ukurannya kurang lebih 5 x 6 meter, dinding bamboo dan papan yang kondisinya mau roboh, lantai tanah, tanpa listrik, dan dihuni oleh 1 ibu dengan 6 orang anak. Dua diantaranya masih balita. Sementara suami Yu Surip ini pergi sekian tahun tanpa keterangan. Nelangsa mas menyaksikan warga begitu kondisinya” kata Heri.

Peristiwa itu kemudian melahirkan empati sosial yang cukup luas hingga mendorong dilakukannya gerakan pengumpulan bantuan dana spontan. Gerakan tersebut berhasil mengumpulkan cukup banyak dana yang bersumber dari para PNS dan perangkat desa di Kecamatan Pagedongan serta donatur. “Diputuskan pemberian bantuan dalam bentuk material bangunan yang dapat langsung dimanfaatkan untu______erbaiki rumah dan sebagian dana lain diperuntukan untuk membeli 2 ekor kambing” katanya.

Mekanismenya, lanjutnya, “bedah rumah” ini dilakukan bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat sekitar. Penerima desa mengkondisikan penerima bantuan, keluarga dan masyarakat tentang bantuan yang sifatnya stimulant tersebut yang akan diperuntukan memperbaiki rumah. Diharapkan, kata Heri, pihak keluarga dan masyarakat setempat mengapresiasi upaya tersebut sehingga dengan semangat gotong royong dari dana awal tersebut dapat terwujud rumah hunian yang layak.

“Dua ekor kambing bantuan dimaksudkan untuk modal sumber penghidupan ekonomi nantinya. Jadi setelah rumah layak, mereka diberikan kesempatan juga untuk mengembangkan perekonomian produktif” katanya.

Keberhasilan gerakan sosial tersebut, imbuh Heri, kemudian mendatangkan inspirasi untuk melembagakannya. Heri kemudian mengumpulkan 9 Kepala Desa yang ada di wilayahnya untuk membahas gagasan tersebut. Akhirnya, Kecamatan Pagedongan punya cara tersendiri dalam mengatasi masalah kemiskinan yang mengepung wilayahnya. “Tak mau berpangku tangan dan menjadikan kemiskinan sebatas wacana semata, kami memilih melakukan tindakan nyata dengan mendirikan Gerakan Pembangunan Ekonomi Kemasyarakatan yang dinamakan Gerakan Peduli Sosial, disingkat Gerdu Sosial pada tanggal 07 Oktober tahun 2009 lalu” kata Heri.

Melalui lembaga non profit ini, katanya, kita mendorong tumbuhnya kepedulian sosial di setiap instansi pemerintah, kalangan swasta dan masyarakat. Dari kalangan ini kita juga menggalang dana untuk kegiatan bhakti sosial. ”Pada awal bulan, saat penerimaan gaji, semua PNS dan Perangkat Desa di Kecamatan Pandanarum wajib infaq sebagian rejekinya untuk dana Gerdu Sosial” kata Heri.

Sampai sekarang, Gerdu Sosial ini telah melakukan pemugaran terhadap rumah tidak layak huni menjadi rumah semi permanent atau permanent di desa Duren, Pesangkalan, Lebakwangi dan Gunungjati. “Di dalam waktu dekat, Gerdu Sosial akan merenovasi rumah tidak layak huni di desa dan Pagedongan, Gentansari, dan Kebutuhjurang. Sementara dua desa lainnya yaitu Kebutuhduwur dan Twelagiri menunggu giliran berikutnya” urainya.

Sementara itu menurut Agus Hasan, Kades Gunungjati, Ia merasa terbantukan sekali dengan keberadaan program ini. “Melalui program ini, Gunungjati telah dapat merenovasi 2 rumah tidak layak huni menjadi semi permanent dan memberi bantuan 4 ekor kambing” katanya.

Untuk keberlangsungan program Gerdu Sosial tersebut, setiap bulan Agus dan teman-teman perangkat lainnya dengan sukarela menyisihkan  uang Rp 5 ribu per orang. “Sedangkan dari masyarakat desa Gunungjati yang berpenduduk 2000 jiwa lebih rata-rata perbulan mampu mengumpulkan uang Rp 300 ribu” katanya.

Jumlah uang dari masyarakat tersebut, kata Agus, untuk masing-masing desa bisa bervariasi. “Besarnya infaq dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk” imbuhnya (BNC/eko)

Sumber: http://banyumasnews.com/2010/07/29/atasi-masalah-kemiskinan-di-banjarnegara-dengan-gerdu-sosial/

Read More

Menteri PDT:Banjarnegara Tak Lagi Berstatus Kabupaten Tertinggal

BANJARNEGARA – Banjarnegara tak lagi berstatus Kabupaten Daerah Tertinggal sejak awal tahun 2010. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Ir. A. Helmy Faisal Zein di hadapan Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran Pemkab Kabupaten Banjarnegara di Pendopo Dipayudha Adigraha dalam rangka kunjungan kerja Menteri ke Kabupaten Banjarnegara, Minggu (23/05). “Meskipun begitu, sampai tiga tahun ke depan, Banjarnegara masih tetap mendapat bantuan dari Kementrian Daerah Tertinggal” katanya.

Menteri berharap, perubahan status ini membawa pengaruh pada peningkatan kinerja Banjarnegara untuk terus memacu produktivitasnya. Karena produktivitas masyarakat yang tinggi akan membawa kemakmuran suatu wilayah.

Menteri mencontohkan Negara Singapura dengan luas yang lebih kecil dari luas Kabupaten Banjarnegara dan tanpa kekayaan sumber daya alam, tapi mereka mempunyai produktivitas tinggi. Warga Singapura dikenal suka bekerja keras, disiplin dan cerdik dalam berusaha sehingga berhasil membawa Singapura setara dengan Negara maju.

“Menurut hemat saya, kekayaan alam kita yang melimpah, sebenarnya merupakan modal yang luar biasa untuk mensejajarkan diri dengan Negara maju” katanya.

Walau begitu, Helmy mengakui bahwa penanganan masalah kemiskinan ini tidaklah mudah, terutama masalah kesenjangan. Pemerintah selama ini telah berupaya mengurangi disparitas tersebut tetapi masih belum berhasil.

Keseriusan pemerintah tersebut terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I maupun II (2010–2014). “Dalam kedua RJPMN tersebut Pemerintah memfokuskan kepada dua hal, yaitu Pembangungan berkeadilan dan Pembangunan yang merata bagi masyarakat secara luas” urainya.

Oleh karena itu, imbuh Helmy, dalam penyelengga raan Pemerintahannya SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI) menargetkan tiga hal, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 7% di tahun 2014. Yaitu akhir tahun dari pencapaian RPJMN II.

Target pencapian upaya ini, katanya, menunjukan hasil menggembirakan merujuk pada data pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2009 sebesar 4,3% meningkat menjadi 5,3% di tahun 2010. Di tahun 2011 targetnya 6%. “Maka kita optimis target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dapat tercapai di tahun 2014” ujarnya.

Perhatian kedua SBY yaitu masih terdapat 32,5 juta orang miskin atau 14% penduduk Indonesia. Ini menjadi perhatian Kementrian PDT. “Ketiga adalah menekan angka pengangguran yang mencapai 8,9 juta orang” katanya.

Melihat pada focus pencapaian dan besar permasalahan, kata Faisal, Kementrian PDT berupaya melakukan langkah strategis dengan membentuk cluster-cluster. Pertama cluster bantuan terkoordinasi. Bagian ini, lanjutnya, menangani bantuan-bantuan yang sifatnya charity. “Contohnya seperti program keluarga harapan, penyaluran raskin, jamkesmas, dan subsidi-subsidi lain” urainya.

Cluster kedua adalah pembangunan kerangka dasar infrastruktur. Bagian ini membidangi masalah jalan, listrik, air bersih, pendidikan, dan seterusnya. Sedangkan cluster ketiga adalah bantuan yang memperkuat masyakat. “Contoh pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan dan penyaluran Kredit Untuk Rakyat (KUR) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat” katanya.

Berkaitan mengapa pemerintah melakukan pembangunan dengan model bedah desa adalah karena adanya kekhawatiran timbulnya berbagai permasalahan di perkotaan akibat sulitnya mencari penghidupan di desa dan orang-orang desa terdorong untuk mencari penghidupan di kota. Kekhawatiran ini beralasan karena perbandingan okupasi desa dengan kota makin tahun juga mengalami perubahan significant. Tahun 80-an, urai Helmy, 20% penduduk tingal di kota. Prosentase ini meningkat di tahun 90-an menjadi 30%. “Di tahun 2009 perbandingan ini menjadi 42% tinggal di kota dan 58% tinggal di desa. Hampir seimbang” katanya (BNC/eko).

Sumber: http://banyumasnews.com/2010/05/24/menteri-pdtbanjarnegara-tak-lagi-berstatus-kabupaten-tertinggal/

Read More

Banjarnegara Deklarasikan Diri sebagai Kabupaten Vokasi

BANJARNEGARA – “…Mudah-mudahan deklarasi ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara.”. Demikian bunyi penutup naskah deklarasi Kabupaten Banjarnegara sebagai Kabupaten Vokasi yang secara simbolis dinyatakan oleh Bupati Banjarnegara, Drs. Ir. Djasri, MM, MT, Sabtu (1/05) di depan ratusan hadirin di aula SMK I Punggelan. Usai deklarasi naskah tersebut ditandatangani oleh Bupati.

“Setelah deklarasi Kabupaten Vokasi ini, kita semua punya tanggung jawab moril, karena kabupaten vokasi ini sasarannya adalah pengentasan pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan” ungkap Djasri.

Ia mengingatkan bahwa selama ini lulusan Sekolah Kejuruan di Banjarnegara dilaporkan telah mendapat apresiasi yang baik di dunia kerja, termasuk oleh Perusahaan-perusahaan berskala Nasional dan internasional yang selalu bekerja sama dengan Bursa Kerja antar Sekolah di Banjarnegara dalam mencari tenaga kerja. Menurut mereka, lanjutnya, pekerja-pekerja terampil asal Banjarnegara merupakan pekerja keras, jujur dan loyal. “Dengan pencanangan Kabupaten Vokasi ini, Saya berharap upaya ini makin terfokus, terus berlanjut dan semakin meningkat” katanya.

Djasri menambahkan untuk menunjang pengelolaan kabupaten vokasi ini tidak akan lepas dari biaya. Pembiayaan itu seperti resiko yang harus hadir ketika upaya peningkatan mutu sekolah ditingkatkan, salah satunya melalui kelengkapan sarana prasarana belajar mengajar.  Jer basuki mawa bea. ”Daerah siap untuk program ini. Bantuan dari Propinsi dan Pusat sangat diharapkan untuk pengembangannya” katanya.

Meski sudah ada pencanangan kabupaten vokasi, lanjut Djasri, tidak berarti SMA/MA dilupakan. “Semua diperhatikan sesuai proporsinya masing-masing. Karena masing-masing mempunyai sasaran sendiri-sendiri” imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dindikpora) Drs. Winarso Wiwit Sulistyo, MM pencanganan sebagai kabupaten vokasi tersebut didasari bahwa dari target nasional rasio siswa SMK dengan Sekolah Umum sebesar 60% : 40% untuk tahun 2010 dan untuk rata-rata rasio Propinsi Jawa Tengah sebesar 58%: 42%, kabupaten Banjarnegara telah melampaui standar tersebut. “Rasio siswa SMK dengan Sekolah Umum di Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 63% : 37%” urainya.

Dengan gambaran rasio yang menggembirakan di tahun 2010 ini, Ia optimis pada tahun 2013 nanti capaian rasio nasional 70% : 30% akan terlampuai. Wiwit berharap usai deklarasi ini akan ada kemudahan-kemudahan dan bantuan yang akan diberikan propinsi. Apalagi program ini merupakan sukses program Gubernur Jawa Tengah H. Bibit Waluyo yang ingin menjadikan Propinsi Jawa tengah sebagai Propinsi vokasi yang telah dicanangkan pada tahun 2008.

“Deklarasi kabupaten vokasi yang telah dicanangkan oleh Bupati, menjadikan Kabupaten Banjarnegara sebagai kabupaten vokasi ke 6 di Jawa Tengah setelah Solo, Magelang, Pekalongan, Pemalang dan Purbalingga” katanya.

Deklarasi sebagai kabupaten Vokasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan Peringatan Hardiknas yang dipusatkan di lapangan Pasar Manis Punggelan. Diselenggarakan juga pameran SMK-SMK, jalan santai berhadiah sepeda motor pada tanggal 8 Mei mendatang, dan sepeda santai.

Sebagai acara tambahan upacara diserahkan piala dan piagam bagi pemenang POPDA dan Pekan Seni tingkat kabupaten serta bea siswa dari Bumiputera bagi 174 siswa dari SD sampai Perguruan Tinggi se Kabupaten Banjarnegara. “Besar beasiswa bervariasi. Jumlah total bea siswa yang disalurkan sebesar Rp 268 juta” kata Suwito, Kepala Cabang Bumiputera. (BNC/eko)

Sumber: http://banyumasnews.com/2010/05/03/banjarnegara-deklarasikan-diri-sebagai-kabupaten-vokasi/

Read More

Ditandatangani, Kesepakatan Bersama Turunkan AKI-AKB

BANJARNEGARA – Advokasi percepatan pencapaian Milenium Development Goals (MDGs) yang dihadiri oleh Eksekutif dan Legislatif di Aula Sasana Bhakti Setda, Selasa siang (23/03) berhasil mencapai komitmen bersama dalam rangka upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Banjarnegara. Sebagai bentuk formalitas atas kesepakatan tersebut seluruh eksekutif, legislative, lintas sektoral dan lintas program yang hadir setuju untuk menandatangani piagam komitmen bersama.

Diawali oleh Syamsudin, S. Pd., M.Pd. Sekretaris Daerah dilanjutkan perwakilan legislative Nursulistyanto, S. Pt. Ketua Komisi D DPRD, Wasis dari Komisi C, Dinas dan Instansi terkait, Camat-Camat, Kementrian Agama dan dari DKK sendiri.

Menurut Dr. Jusri Husein, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), pencapaian standar AKI dan AKB merupakan salah satu Indikator keberhasilan Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia sehat. “Standar capaian sasaran Milenium Development Goals (MDGs) Angka Kemaitan Ibu adalah sebesar 102 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) dan Angka Kematian Bayi sebesar 23 per 1.000 KH pada tahun 2015” katanya.

Saat ini, kedua hal tersebut masih menjadi masalah nasional, termasuk di Kabupaten Banjarnegara.  Untuk skala nasional pada tahun 2009 ini adalah AKI 307/100.000 KH dan AKB 34/1.000 KH. Sedangkan untuk tingkat Propinsi Jawa Tengah AKI adalah 117,02/100.000 KH dan AKB 10,37/1.000 KH.

Pada tahun 2009 AKI di Kabupaten Banjarnegara berada pada kisaran 125,20/100.000 KH. Capaian ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 140,30/100.000 KH. “Namun sebaliknya untuk AKB belum berhasil diturunkan, tahun 2008 AKB sebesar 18,56/1000 KH naik menjadi 19,9/1000 KH pada tahun 2009” ungkapnya.

Jusri menambahkan, permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Banjarnegara berhubungan dengan upaya penurunan AKI dan AKB secara umum diantaranya  masih adanya persalinan yang tidak ditangani oleh tenaga kesehatan; kurangnya tenaga terampil dalam penanganan emergency obstetric dan neonatal; kondisi infrastruktur kesehatan, jalan dan sarana transportasi; pernikahan dini meningkat dan secara reproduksi belum siap; kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman.

Sementara itu, Syamsudin, S. Pd., M. Pd. Sekretaris Daerah menyampaikan melihat kompleksnya permasalahan tersebut Dinas Kesehatan tidak akan mampu menurunkan AKI dan AKB tanpa dukungan pihak lain baik dari lintas sektoral maupun tokoh masyarakat. “Untuk mendukung keberhasilan akselerasi penurunan AKI-AKB tersebut perlu adanya komitmen dari semua pihak baik dukungan politis maupun anggaran untuk keberlangsungan  program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) secara kontinyu” katanya. (BNC/eko)

Read More

Mulai 2011, JPKM menjadi Jamkesda

BANJARNEGARA -Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) tengah bersiap diri menjadi Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di tahun 2011. Meleburnya JPKM menjadi Jamkesda ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, M Yusri Husein, banyak masyarakat yang belum masuk quota program Jamkesmas yang sudah berjalan, padahal mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. ”Mereka yang belum ter-cover oleh Jamkesmas (nonquota) secara otomatis akan terlindungi oleh program Jamkesda,” kata Yusri Husein dalam rapat bersama kepala Puskesmas se-Banjarnegara.

Ketua Badan Pelaksana (Bapel) JPKM Kabupaten Banjarnegara, Ary Gunawan menjelaskan, pada masa transisi meleburnya JPKM menjadi Jamkesda ini, pihaknya terus melakukan persiapan-persiapan. Di antaranya, mematangkan regulasi, sosialisasi dan promosi secara intens.

”Peserta Jamkesda nantinya adalah warga miskin (gakin) yang belum tercover Jamkesmas, warga non-gakin, dan PNS/PTT sebagai pioner untuk subsidi silang, atau dalam istilah jawa ’Sahturing’, yang ’basah’ (mampu-red) membantu yang kering (tidak punya-red),” kata Ary Gunawan.

Dijelaskan Ary Gunawan, program Jamkesda didanai dari APBD Pemprov Jateng dan Pemkab Banjarnegara. Dana ini digunakan antara lain sebagai subsidi anggota Jamkesda kategori gakin. Jadi mereka tidak perlu membayar, namun semua mendapat pelayanan kesehatan yang sama di unit-unit pelayanan kesehatan seperti dokter praktik, bidan, puskesmas, rumah sakit pemerintah mapun swasta. ”Bahkan bisa berobat ke rumah sakit luar daerah jika harus dirujuk,” ujar dia.

Bupati Banjarnegara, Djasri menyatakan, pemkab Banjarnegara sangat mendukung berubahnya JPKM menjadi Jamkesda.Pihaknya sedang merencanakan untuk memotong gaji PNS dan PTT sebesar Rp 50.000 per tahun dan menjadi anggota wajib program JPKM/Jamkesda. (BNC/st)

Sumber: http://banyumasnews.com/2010/02/28/mulai-2011-jpkm-menjadi-jamkesda/

Read More