BANJARNEGARA – Advokasi percepatan pencapaian Milenium Development Goals
(MDGs) yang dihadiri oleh Eksekutif dan Legislatif di Aula Sasana
Bhakti Setda, Selasa siang (23/03) berhasil mencapai komitmen bersama
dalam rangka upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Banjarnegara. Sebagai bentuk
formalitas atas kesepakatan tersebut seluruh eksekutif, legislative,
lintas sektoral dan lintas program yang hadir setuju untuk
menandatangani piagam komitmen bersama.
Diawali oleh Syamsudin, S. Pd., M.Pd. Sekretaris Daerah dilanjutkan
perwakilan legislative Nursulistyanto, S. Pt. Ketua Komisi D DPRD, Wasis
dari Komisi C, Dinas dan Instansi terkait, Camat-Camat, Kementrian
Agama dan dari DKK sendiri.
Menurut Dr. Jusri Husein, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK),
pencapaian standar AKI dan AKB merupakan salah satu Indikator
keberhasilan Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia sehat. “Standar
capaian sasaran Milenium Development Goals (MDGs) Angka Kemaitan Ibu
adalah sebesar 102 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) dan Angka Kematian
Bayi sebesar 23 per 1.000 KH pada tahun 2015” katanya.
Saat ini, kedua hal tersebut masih menjadi masalah nasional, termasuk
di Kabupaten Banjarnegara. Untuk skala nasional pada tahun 2009 ini
adalah AKI 307/100.000 KH dan AKB 34/1.000 KH. Sedangkan untuk tingkat
Propinsi Jawa Tengah AKI adalah 117,02/100.000 KH dan AKB 10,37/1.000
KH.
Pada tahun 2009 AKI di Kabupaten Banjarnegara berada pada kisaran
125,20/100.000 KH. Capaian ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya
yang mencapai angka 140,30/100.000 KH. “Namun sebaliknya untuk AKB belum
berhasil diturunkan, tahun 2008 AKB sebesar 18,56/1000 KH naik menjadi
19,9/1000 KH pada tahun 2009” ungkapnya.
Jusri menambahkan, permasalahan yang dihadapi di Kabupaten
Banjarnegara berhubungan dengan upaya penurunan AKI dan AKB secara umum
diantaranya masih adanya persalinan yang tidak ditangani oleh tenaga
kesehatan; kurangnya tenaga terampil dalam penanganan emergency obstetric
dan neonatal; kondisi infrastruktur kesehatan, jalan dan sarana
transportasi; pernikahan dini meningkat dan secara reproduksi belum
siap; kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga
kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman.
Sementara itu, Syamsudin, S. Pd., M. Pd. Sekretaris Daerah
menyampaikan melihat kompleksnya permasalahan tersebut Dinas Kesehatan
tidak akan mampu menurunkan AKI dan AKB tanpa dukungan pihak lain baik
dari lintas sektoral maupun tokoh masyarakat. “Untuk mendukung
keberhasilan akselerasi penurunan AKI-AKB tersebut perlu adanya komitmen
dari semua pihak baik dukungan politis maupun anggaran untuk
keberlangsungan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) secara kontinyu”
katanya. (BNC/eko)
0 komentar :
Posting Komentar