BANJARNEGARA – Banjarnegara tak lagi berstatus Kabupaten Daerah
Tertinggal sejak awal tahun 2010. Pernyataan ini disampaikan oleh
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Ir. A. Helmy Faisal Zein di
hadapan Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran Pemkab Kabupaten
Banjarnegara di Pendopo Dipayudha Adigraha dalam rangka kunjungan kerja
Menteri ke Kabupaten Banjarnegara, Minggu (23/05). “Meskipun begitu,
sampai tiga tahun ke depan, Banjarnegara masih tetap mendapat bantuan
dari Kementrian Daerah Tertinggal” katanya.
Menteri berharap, perubahan status ini membawa pengaruh pada
peningkatan kinerja Banjarnegara untuk terus memacu produktivitasnya.
Karena produktivitas masyarakat yang tinggi akan membawa kemakmuran
suatu wilayah.
Menteri mencontohkan Negara Singapura dengan luas yang lebih kecil
dari luas Kabupaten Banjarnegara dan tanpa kekayaan sumber daya alam,
tapi mereka mempunyai produktivitas tinggi. Warga Singapura dikenal suka
bekerja keras, disiplin dan cerdik dalam berusaha sehingga berhasil
membawa Singapura setara dengan Negara maju.
“Menurut hemat saya, kekayaan alam kita yang melimpah, sebenarnya
merupakan modal yang luar biasa untuk mensejajarkan diri dengan Negara
maju” katanya.
Walau begitu, Helmy mengakui bahwa penanganan masalah kemiskinan ini
tidaklah mudah, terutama masalah kesenjangan. Pemerintah selama ini
telah berupaya mengurangi disparitas tersebut tetapi masih belum
berhasil.
Keseriusan pemerintah tersebut terlihat dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I maupun II (2010–2014). “Dalam kedua
RJPMN tersebut Pemerintah memfokuskan kepada dua hal, yaitu Pembangungan
berkeadilan dan Pembangunan yang merata bagi masyarakat secara luas”
urainya.
Oleh karena itu, imbuh Helmy, dalam penyelengga raan Pemerintahannya
SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI) menargetkan tiga hal, yaitu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat pertumbuhan ekonomi
mencapai 7% di tahun 2014. Yaitu akhir tahun dari pencapaian RPJMN II.
Target pencapian upaya ini, katanya, menunjukan hasil menggembirakan
merujuk pada data pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Tingkat
pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2009 sebesar 4,3% meningkat menjadi
5,3% di tahun 2010. Di tahun 2011 targetnya 6%. “Maka kita optimis
target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dapat tercapai di tahun 2014”
ujarnya.
Perhatian kedua SBY yaitu masih terdapat 32,5 juta orang miskin atau
14% penduduk Indonesia. Ini menjadi perhatian Kementrian PDT. “Ketiga
adalah menekan angka pengangguran yang mencapai 8,9 juta orang” katanya.
Melihat pada focus pencapaian dan besar permasalahan, kata Faisal,
Kementrian PDT berupaya melakukan langkah strategis dengan membentuk
cluster-cluster. Pertama cluster bantuan terkoordinasi. Bagian ini,
lanjutnya, menangani bantuan-bantuan yang sifatnya charity. “Contohnya
seperti program keluarga harapan, penyaluran raskin, jamkesmas, dan
subsidi-subsidi lain” urainya.
Cluster kedua adalah pembangunan kerangka dasar infrastruktur. Bagian
ini membidangi masalah jalan, listrik, air bersih, pendidikan, dan
seterusnya. Sedangkan cluster ketiga adalah bantuan yang memperkuat
masyakat. “Contoh pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan dan
penyaluran Kredit Untuk Rakyat (KUR) untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi masyarakat” katanya.
Berkaitan mengapa pemerintah melakukan pembangunan dengan model bedah
desa adalah karena adanya kekhawatiran timbulnya berbagai permasalahan
di perkotaan akibat sulitnya mencari penghidupan di desa dan orang-orang
desa terdorong untuk mencari penghidupan di kota. Kekhawatiran ini
beralasan karena perbandingan okupasi desa dengan kota makin tahun juga
mengalami perubahan significant. Tahun 80-an, urai Helmy, 20% penduduk
tingal di kota. Prosentase ini meningkat di tahun 90-an menjadi 30%. “Di
tahun 2009 perbandingan ini menjadi 42% tinggal di kota dan 58% tinggal
di desa. Hampir seimbang” katanya (BNC/eko).
Sumber: http://banyumasnews.com/2010/05/24/menteri-pdtbanjarnegara-tak-lagi-berstatus-kabupaten-tertinggal/
0 komentar :
Posting Komentar