Terjadi di 19 Kecamatan
BANJARNEGARA – Aset perguliran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Banjarnegara mencapai Rp 80.003. 953.731. Namun dana tersebut macet di 19 kecamatan pengelola. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (KPMD) Banjarnegara, Imam Purwadi mengatakan, Non Performing Loan (NPL) atau pinjaman yang macet tergolong tinggi.
Dia mengatakan, satu-satunya kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang tidak memiliki tunggakan yakni Kecamatan Purwareja Klampok. Sementara di urutan kedua atau kecamatan yang nilai tunggakannya terkecil, yakni Kecamatan Susukan sebesar Rp 47.060.934 dari sektor Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Sedangkan dari sektor Simpan Pinjam Perempuan (SPP), pinjaman yang macet sebesar Rp 139.413.600. Imam mengatakan, secara kolek (nunggak cicilan ke 2, 3, 4 dan 5) per Desember 2013 untuk sektor SPP sebesar Rp 10.562.778.850. Sementara dari sektor UEP nilai pinjaman yang macet sebesar Rp 346.037.067.
“Hitungannya per akhir Desember 2013, karena hingga saat ini saya belum terima laporan terbaru,” katanya. Meskipun demikian dia menjamin nilai tunggakan lebih kecil. “Pasti sekarang sudah turun,” katanya yakin.
Menurut dia, penerima pinjaman, baik SPP maupun UEP, menunggak cicilan karena adanya beberapa penyebab, di antaranya ada penerima manfaat yang kurang bertanggung jawab dan pergi merantau. “Ada juga yang disalahgunakan, baik ditingkat kelompok atau pelaku,” ungkapnya.
Pihaknya bekerja sama dengan inpektorat untuk menyelesaikan masalah pinjaman yang macet, terutama yang disalahgunakan oleh pengurus. Dia menambahkan, bila NPL rendah, maka masyarakat akan lebih diuntungkan dengan dana perguliran ini.
Bila NPL-nya rendah maka dana yang digunakan untuk Corporate Social Responsibility (CSR) akan lebih besar. Imam mengatakan dana surplus diarahkan untuk menangani Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) dan juga untuk menangani sanitasi lingkungan. (drn/din)
Sumber : Sini
0 komentar :
Posting Komentar