Jalan Desa Sigeblog Diresmikan

BANJARNEGARA.Jalan Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu sepanjang 1.118 meter hari ini Selasa (9/2) diresmikan pemakaiannya oleh Wakil Bupati Banjarnegara Drs. Soehadjo MM. peresmian di tandai dengan pengguntingan pita di lokasi jalan tersebut


Sekretaris Desa Sigeblog Mahid mengatakan pada tahun ini dana PNPM Mandiri Pedesaan desa Sigeblog digunakan untuk pembangunan ruas jalan sepanjang 1.118 meter dari dukuh Klapasawit hingga Gintung, pembangunan sarana jalan ini menghabiskan dana sebesar Rp 137.406.500 serta swadaya dari masyarakat sebesar Rp. 3 juta.

”Pembangunan jalan di Desa Sigeblog sangat besar manfaatnya bagi warga, mengingat sebagian besar warga disini adalah petani salak sehingga membutuhkan sarana transportasi yang memadai,” katanya.

Selain itu dana PNPM di Desa Sigeblog juga di gunakan untuk simpan pinjam uang bagi ibu-ibu. Pada tahun 2009 lalu SPP bagi Desa Sigeblog dialokasikan sebesar Rp. 20.000.000.

Mahid menambahkan di Desa Sigeblog sendiri saat ini terdapat jalan desa sepanjang 12 km yang teraspal, sementara 5 kilometer lainnya belum teraspal. Selain itu juga terdapat bangunan infrastruktur berupa 7 jembatan sebagai sarana untuk mempermudah trasportasi antar desa. ”Dengan dukungan infrastruktur yang memadai membuat kegiatan ekonomi desa semakin lancar, sebagai imbasnya tahun ini PBB Desa Sigeblog menjadi Desa lunas pertama kali di Kecamatan Banjarmangu dengan jumlah Rp. 49 juta.197.800 dari 3.991 SPPT.

Dalam sambutannya usai persemian soehardjo meminta agar kegiatan PNPM di Desa Sigeblog transparan mengingat saat ini semua kegiatan yang melibatkan anggaran pemerintah selalu dipantau oleh lembaga yang berwenang mengenai kegiatan. ” jika kita salah dalam mengunakan anggaran apalagi sampai terjadi penyelewengan pasti kita akan berurusan dengan hukum, saya berharap hal ini tidak terjadi di sini ,” pinta wabup.

Sementara terkait simpan pinjam uang bagi kegiatan ibu-ibu di harapkan bisa di gunakan untuk kegiatan yang menghasilkan dan jangan di gunakan unutk kagiatan konsumtif,. ”Bila perlu kita mengadakan studi banding ke luar daerah untuk mengetahui prospek apa yang bisa di kembangkan di desa, sehingga bantuan tersebut benar-benar bermanfaat dan mengena bagi ibu-ibu,” harap wabup.

Terkait PBB wabup juga berharap agar prestasi yang telah di capai desa Sigeblog bisa di pertahankan, sebab uang hasil PBB akan di gunakan untuk pembangunan daerah yang imbasnya kepada kita semua. ”Kami berikan apresiasi yang besar bagi desa Sigeblog yang telah melunasi PBB sesuai dengan waktu yang ditentukan bahkan lebih cepat, mudah-mudahan prestasi itu bisa dipertahankan tahun ini,” pungkas wabu.

Sumber: www.banjarnegarakab.go.id

Read More

PMD Gelar Rakor PNPM-MD

Sebanyak 40 fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) 2009 Kabupaten Banjarnegara Jum'at (24/4) mengikuti rapat koordinasi PNPM MD di Aula Setda Banjarnegara.

Tenang Suparyono kepala kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Banjarnegara mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat perkembangan kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan serta untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lokasi program. ”Rakor ini diadakan untuk mensingkronkan dan mensinergikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan PNPM Mandiri dengan kegiatan-kegiatan SKPD,” kata Tenang.

Dalam rakor tersebut juga disinggung tentang gagasan dari tingkat desa yang saat ini sudah mulai diaspirasikan. “Kepada pelaku PNPM Mandiri saya minta untuk ikut memantau proses PNPM, jangan sampai usulan tersebut hanya untuk kepentingan seorang warga, namun perlu dipantau agar kegiatan tersebut betul-betul kebutuhan dari warga masyarakat yang sangat mendasar,” kata Sekretaris Daerah Drs. Syamsudin SPd. MPd yang memimpin rakor tersebut.

Terkait hal tersebut sesuai dengan SK bupati nomor 414.2/138 tahun 2009 tertanggal 5 maret tentang pembentukan tim koordinasi PNPN-Mandiri, tim tersebut antara lain bertugas untuk menjaga pelaksananan, mensosialisasikan kepada semua pelaku yang terlibat ditingkat kabupaten. “Tim Koordinasi juga harus memantau dan mengevaluasi PNPM dan menindak lanjuti bila ada kesalahan,” katanya.

Tim koordinasi juga harus menyusun laporan bulanan dan tribulanan kepada bupati, serta memberikan masukan dalam pembinaan fasilitator PNPM Mandiri melalui keikutsertaan dalam pengendalian dan evaluasi, kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, pemberian akses data dan kebijakan sesuai ketentuan. “Tim juga harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh dokomen kegiatan baik keuangan maupun non keuangan,” tambahnya.

Lebih lanjut Syamsudin mengatakan agar tidak terjadi tumpang tindih antar SKPD terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan PNPM Mandiri dan kegiatan di SKPD maka perlu ada penjelasan dan penjabaran detail tentang tugas-tugas yang diemban oleh masing-masing SKPD yang terkait di tim koordinasi PNPM Mandiri. “Saya berharap ada kordinasi antara SKPD dengan tim koordinasi PNPM sehingga ada singkronisasi dalam menjalankan program-progran PNPM,” pungkasnya.**anhar

Sumber : www.banjarnegarakab.go.id

Read More

Peningkatan Komitmen Eksekutif Atasi Kemiskinan

BANJARNEGARA – Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berupaya menghasilkan perkembangan yang cukup positif dan signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya lewat PNPM Mandiri Perdesaan. ”Untuk itulah, saya menghimbau agar para pejabat harus mau terjun ke masyarakat, minimal 1 orang membina 10 masyarakat sebagai bagian dari komitmen penandatangan pengentasan kemiskinan”, tegas Bupati Banjarnegara, Drs. Ir. H. Djasri, MM, MT dalam pembukaan acara Semiloka PNPM-Mandiri Perdesaan bagi SKPD di Hotel Banjarnegara (18/6).


Bupati juga menginstruksikan 3 poin utama dalam menjalankan program ini yaitu demi kesuksesan PNPM-Mandiri jangan sampai ada uang yang disalahgunakan, para pelaksana harus kreatif dalam mencari pola untuk mengentaskan kemiskinan, terakhir SKPD harus memiliki komitmen kuat sehingga berapapun dana yang tersedia dapat terwujud sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, Tenang Suparyo, SE, Kepala Kantor Pemberadayaan Masyarakat dan Desa melaporkan bahwa tujuan diadakannya Semiloka ini adalah untuk memperkuat komitmen dan koordinasi lintas sektor dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun anggarannya dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA PNPM-MD Tahun Anggaran 2009.

”Hasil yang diharapkan adalah memperkuat SKPD Kabupaten Banjarnegara dalam menyusun rencana kerja pembangunan daerah dan meningkatkan komitmen bersama untuk penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.

Hadir dalam acara tersebut sebagai narasumber Kepala BAPPEDA Kabupaten Banjarnegara, Tim Koordinasi PNPM Mandiri dari UGM Jogjakarta, dan LSM Bina Insani. Sebagai tamu undangan Kepala SKPD se-Kabupaten Banjarnegara/Anggota TK.PNPM-MD, Camat se-Kabupaten Banjarnegara, PJOK Kecamatan, TK.PNPM-MD Provinsi Jawa Tengah, Fasilitator PNPM-MD, Koordinator Pendamping UPK, LSM, dan wartawan.

Copas dari : www.banjarnegarakab.go.id

Read More

PNPM Mandiri Rangsang Warga Desa Gumiwang Swadaya Aspal Jalan

BANJARNEGARA – Salah satu tujuan program PNPM Mandiri adalah merangsang kemandirian masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan. Salah satu strategi yang ditempuh oleh Tim Pelaksana PNPM Mandiri Kabupaten Banjarnegara adalah melalui bantuan dana untuk merangsang peran serta warga membangun desanya masing-masing.

Cara ini ternyata cukup efektif, terbukti dengan datangnya inisiatif dari warga Desa Gumiwang, Kecamatan Purwonegoro yang berswadaya mengaspal jalan desa. Besarnya swadaya warga mencapai Rp.30 juta. Selain itu, ada juga warga yang menyumbangkan tenaga, material, dan peralatan pendukung lainnya.

Ketua Tim Pelaksana PNPM Mandiri, Tulus Sugiharto mengatakan, PNPM Mandiri menggelontorkan dana sebesar Rp.191,2 juta untuk menutupi kekurangan dana pembangunan jalan sepanjang 1,2 kilometer di lingkar Pasar Gumiwang tersebut. “Dana yang dialirkan memang untuk merangsang peran serta warga. Salah satu realisasinya adalah di bidang sarana dan prasarana. Pengaspalan jalan termasuk di dalamnya,” ujarnya.

Senada dengan Tulus, Kepala Dusun Gumiwang, Bejo Sujarwo mengungkapkan bahwa warga desanya sangat antusias dengan program ini. Apalagi mereka juga menganggap bahwa pembangunan jalan tersebut penting untuk menunjang kelancaran arus ekonomi dan aktivitas masyarakat setempat.

“Program seperti ini harus dipertahankan supaya sinergi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat bisa tercapai sesuai sasaran,” tegasnya.

Copas dari : www.banjarnegarakab.go.id

Read More

Ditandatangani, Kesepakatan Bersama Turunkan AKI-AKB

BANJARNEGARA – Advokasi percepatan pencapaian Milenium Development Goals (MDGs) yang dihadiri oleh Eksekutif dan Legislatif di Aula Sasana Bhakti Setda, Selasa siang (23/03) berhasil mencapai komitmen bersama dalam rangka upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Banjarnegara. Sebagai bentuk formalitas atas kesepakatan tersebut seluruh eksekutif, legislative, lintas sektoral dan lintas program yang hadir setuju untuk menandatangani piagam komitmen bersama.

Diawali oleh Syamsudin, S. Pd., M.Pd. Sekretaris Daerah dilanjutkan perwakilan legislative Nursulistyanto, S. Pt. Ketua Komisi D DPRD, Wasis dari Komisi C, Dinas dan Instansi terkait, Camat-Camat, Kementrian Agama dan dari DKK sendiri.

Menurut Dr. Jusri Husein, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), pencapaian standar AKI dan AKB merupakan salah satu Indikator keberhasilan Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia sehat. “Standar capaian sasaran Milenium Development Goals (MDGs) Angka Kemaitan Ibu adalah sebesar 102 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) dan Angka Kematian Bayi sebesar 23 per 1.000 KH pada tahun 2015” katanya.

Saat ini, kedua hal tersebut masih menjadi masalah nasional, termasuk di Kabupaten Banjarnegara.  Untuk skala nasional pada tahun 2009 ini adalah AKI 307/100.000 KH dan AKB 34/1.000 KH. Sedangkan untuk tingkat Propinsi Jawa Tengah AKI adalah 117,02/100.000 KH dan AKB 10,37/1.000 KH.

Pada tahun 2009 AKI di Kabupaten Banjarnegara berada pada kisaran 125,20/100.000 KH. Capaian ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 140,30/100.000 KH. “Namun sebaliknya untuk AKB belum berhasil diturunkan, tahun 2008 AKB sebesar 18,56/1000 KH naik menjadi 19,9/1000 KH pada tahun 2009” ungkapnya.

Jusri menambahkan, permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Banjarnegara berhubungan dengan upaya penurunan AKI dan AKB secara umum diantaranya  masih adanya persalinan yang tidak ditangani oleh tenaga kesehatan; kurangnya tenaga terampil dalam penanganan emergency obstetric dan neonatal; kondisi infrastruktur kesehatan, jalan dan sarana transportasi; pernikahan dini meningkat dan secara reproduksi belum siap; kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman.

Sementara itu, Syamsudin, S. Pd., M. Pd. Sekretaris Daerah menyampaikan melihat kompleksnya permasalahan tersebut Dinas Kesehatan tidak akan mampu menurunkan AKI dan AKB tanpa dukungan pihak lain baik dari lintas sektoral maupun tokoh masyarakat. “Untuk mendukung keberhasilan akselerasi penurunan AKI-AKB tersebut perlu adanya komitmen dari semua pihak baik dukungan politis maupun anggaran untuk keberlangsungan  program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) secara kontinyu” katanya. (BNC/eko)

Read More