Jakarta: Rabu (24/3) pagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Rapat Kerja Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tahun anggaran 2010, di Puri Agung Hall, Hotel Sahid. Rapat kerja tersebut mengambil tema “Bangga Membangun Desa”.
Dalam sambutannya Presiden SBY menjelaskan bahwa tahun lalu ada laporan dari Menko Kesra tentang masih adanya beberapa daerah yang belum menjalankan PNPM. "Mestinya rakyat tahu ada program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan. Kok pemimpinnya yang dipilih rakyat itu tidak setuju atau menolak,” kata SBY.
“Saya berharap, ke depan marilah kita jalankan sepenuh hati. Kalau ada masalah, mari kita pecahkan. Misalnya dana APBD terbatas sehingga tidak cukup dana pendamping. Semua bisa dibicarakan. Tetapi kalau sikap mentalnya sudah menolak, kasihan rakyatnya karena tidak mendapat kesempatan," SBY menegaskan.
Kepada Menteri Dalam Negeri, Presiden juga berpesan untuk menjelaskan kepada publik tentang apa itu PNPM dan setelah dilaksanakan hasilnya seperti apa. "Kalau rakyat melihat belum cukup, ya kita tingkatkan. Ini bagian dari transparansi," kata SBY.
Di awal acara, Mendagri Gamawan Fauzi memberikan laporan mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan. "Pertemuan ini mempunyai makna yang penting, karena pada forum ini akan disampaikan informasi tentang strategi penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, kebijakan umum dan kebijakan teknis terkait dengan PNPM Pedesaan," jelas Gamawan Fauzi.
Pada kesempatan tersebut, diberikan penghargaan SIKOMPAK kepada daerah-daerah yang berhasil menjalankan program PNPM yang dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu Unit Pengelola (UPK), Kader pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), serta Tim Pengelola dan Pemelihara Prasaran (TP3) tingkat nasional dan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS secara simbolis. Daerah-daerah yang mendapatkan penghargaan tersebut antara lain, Kalimantan Timur, Sragen dan Serang.
Acara yang diadakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri itu digelar dari tanggal 24-26 Maret 2010. Turut mendampingi Presiden pada kegiatan kali ini, antara lain, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, dan Seskab Dipo Alam. Hadir pula gubernur, walikota, dan bupati dari seluruh Indonesia, diantaranya Wakil Gubernur DKI Prijanto dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. (dit)
Sumber : www.presidensby.info
Dalam sambutannya Presiden SBY menjelaskan bahwa tahun lalu ada laporan dari Menko Kesra tentang masih adanya beberapa daerah yang belum menjalankan PNPM. "Mestinya rakyat tahu ada program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan. Kok pemimpinnya yang dipilih rakyat itu tidak setuju atau menolak,” kata SBY.
“Saya berharap, ke depan marilah kita jalankan sepenuh hati. Kalau ada masalah, mari kita pecahkan. Misalnya dana APBD terbatas sehingga tidak cukup dana pendamping. Semua bisa dibicarakan. Tetapi kalau sikap mentalnya sudah menolak, kasihan rakyatnya karena tidak mendapat kesempatan," SBY menegaskan.
Kepada Menteri Dalam Negeri, Presiden juga berpesan untuk menjelaskan kepada publik tentang apa itu PNPM dan setelah dilaksanakan hasilnya seperti apa. "Kalau rakyat melihat belum cukup, ya kita tingkatkan. Ini bagian dari transparansi," kata SBY.
Di awal acara, Mendagri Gamawan Fauzi memberikan laporan mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan. "Pertemuan ini mempunyai makna yang penting, karena pada forum ini akan disampaikan informasi tentang strategi penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, kebijakan umum dan kebijakan teknis terkait dengan PNPM Pedesaan," jelas Gamawan Fauzi.
Pada kesempatan tersebut, diberikan penghargaan SIKOMPAK kepada daerah-daerah yang berhasil menjalankan program PNPM yang dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu Unit Pengelola (UPK), Kader pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), serta Tim Pengelola dan Pemelihara Prasaran (TP3) tingkat nasional dan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS secara simbolis. Daerah-daerah yang mendapatkan penghargaan tersebut antara lain, Kalimantan Timur, Sragen dan Serang.
Acara yang diadakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri itu digelar dari tanggal 24-26 Maret 2010. Turut mendampingi Presiden pada kegiatan kali ini, antara lain, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, dan Seskab Dipo Alam. Hadir pula gubernur, walikota, dan bupati dari seluruh Indonesia, diantaranya Wakil Gubernur DKI Prijanto dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. (dit)
Sumber : www.presidensby.info
0 komentar :
Posting Komentar