Jakarta, CyberNews. Pemerintah menegaskan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bukan ajang politisasi yang bisa dimanfaatkan partai politik.
Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sudjana Royat menyatakan sejauh ini banyak kader partai politik yang melamar menjadi fasilitator PNPM Mandiri.
Program-program pro rakyat harus bebas dari intervensi politik, ngga ada kaitan dengan parpol apapun, tandasnya di sela sela Rakernas Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2010 di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (24/3).
Sudjana menambahkan, fasilitator PNPM Mandiri seringkali diambil dari organisasi di daerah. Pemilihan dilakukan secara kompetisi pasalnya fasilitator merupakan kunci pelaksanaan PNPM Mandiri.
Ada yang minta bisa ngga (jadi fasilitator) dengan MoU? Ngga bisa, harus kompetisi, yang diprioritaskan orang lokal, cetusnya.
Menurutnya, ada beberapa parpol yang sengaja ingin menempatkan kadernya sebagai fasilitator PNPM. Namun, pemerintah tegas melarang adanya intervensi politik dalam PNPM Mandiri.
Sudjana memaparkan, pada tahun 2010 anggaran yang dikucurkan untuk PNPM Mandiri mencapai Rp 11,7 triliun dengan 11 skema kegiatan. Adapun kelompok masyarakat yang terlibat mencapai 721 ribu dimana 22 ribu diantaranya adalah kelompok ekonomi produktif yang dijalankan kaum pemerintah.
Program ini bahkan diklaim menjadi program pemberdayaan masyarakat terbesar di dunia.
Sekarang penyerapan tenaga kerja 20 juta setiap tahun. Pesertanya 68 juta, kumulatif dari tahun ke tahun. Terbesar di dunia, bahkan ada 33 negara sedang belajar soal PNPM termasuk dari China, ungkapnya.
Sumber: Suara Merdeka 24 Maret 2010
0 komentar :
Posting Komentar