Pengentasan Kemiskinan Merupakan Amanat Konstitusi

Jakarta: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan bagian dari program prorakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan amanah ideologi dan konstitusi kita, yakni kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal ini dalam sambutan pembukaan Rakernas Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2010, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (24/3) pagi.

"Kalau kita sungguh menghayati dan mengamalkan Pancasila, sila kelima dengan jelas mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu pula di UUD 45, banyak terdapat pasal yang menyangkut kesejahteraan rakyat," kata Presiden. ”Dari segi ideologi dan dasar negara serta konstitusi memang kita mendapatkan amanah untuk melaksanakan semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk progrom-program yang kita jalankan ini,” SBY menambahkan.

Keadilan pembangunan tidak boleh hanya menjadi retorika, tanpa implementasi. "Pemerintah, pada tahun-tahun terakhir, telah sungguh-sungguh mengimplementasikan apa yang kita anggap tepat dalam pembangunan nasional,” ujar SBY.

Presiden SBY menyadari, masih ada tumpang-tindih antara departemen, antara pusat dan daerah dalam program mempercepat pengentasan kemiskinan. "Oleh karena itu saya sudah mengeluarkan peraturan presiden untuk satu koordinasi yang baik dalam percepatan pengentasaan kemiskinan,” Presiden SBY menjelaskan.

Pada tingkat pusat, seluruh program pengentasan kemiskinan berada di bawah koordinasi Wapres Boediono. "Saya harap di tingkat daerah juga dilakukan hal yang sama. Koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi, supaya tidak jalan sendiri-sendiri, akhirnya bisa tumpang-tindih, bisa ada satu daerah yang luput dari program departemen manapun juga," SBY mengingatkan.

Presiden meminta kepada para gubernur yang hadir untuk melihat dan mengajak dialog rumah tangga. Tidak hanya terpaku pada data statistik. “Tolonglah, datang ke rumah tangga-rumah tangga untuk memastikan bahwa data itu, statistik itu, presentase dan angka-angka itu memang benar-benar mereka rasakan dalam peningkatan kehidupan sehari-harinya,” Presiden SBY menegaskan.

Untuk program-program yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat, lanjut Presiden, tidak keliru pemerintah melakukan intervensi. Bagi yang menganut pahan kapitalisme atau neoliberalisme memang pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak terlibat. Serahkan saja pada mekanisme pasar dan ekonomi. Indonesia bukan penganut paham ini. "Kalau pemerintah tidak boleh sama sekali ikut berperan, saya khawatir kesenjangan di negeri kita akan makin menganga antara yang kaya dan miskin," Presiden SBY menandaskan.

Untuk memastikan strategi ini bisa berjalan, Presiden meminta kepada pemimpin di daerah sungguh-sungguh mengalokasikan anggaran peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan ini secara memadai pada APBD mereka. (dit)

Sumber : www.presidensby.info 24 Maret 2010