Menteri PDT:Banjarnegara Tak Lagi Berstatus Kabupaten Tertinggal

BANJARNEGARA – Banjarnegara tak lagi berstatus Kabupaten Daerah Tertinggal sejak awal tahun 2010. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Ir. A. Helmy Faisal Zein di hadapan Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran Pemkab Kabupaten Banjarnegara di Pendopo Dipayudha Adigraha dalam rangka kunjungan kerja Menteri ke Kabupaten Banjarnegara, Minggu (23/05). “Meskipun begitu, sampai tiga tahun ke depan, Banjarnegara masih tetap mendapat bantuan dari Kementrian Daerah Tertinggal” katanya.

Menteri berharap, perubahan status ini membawa pengaruh pada peningkatan kinerja Banjarnegara untuk terus memacu produktivitasnya. Karena produktivitas masyarakat yang tinggi akan membawa kemakmuran suatu wilayah.

Menteri mencontohkan Negara Singapura dengan luas yang lebih kecil dari luas Kabupaten Banjarnegara dan tanpa kekayaan sumber daya alam, tapi mereka mempunyai produktivitas tinggi. Warga Singapura dikenal suka bekerja keras, disiplin dan cerdik dalam berusaha sehingga berhasil membawa Singapura setara dengan Negara maju.

“Menurut hemat saya, kekayaan alam kita yang melimpah, sebenarnya merupakan modal yang luar biasa untuk mensejajarkan diri dengan Negara maju” katanya.

Walau begitu, Helmy mengakui bahwa penanganan masalah kemiskinan ini tidaklah mudah, terutama masalah kesenjangan. Pemerintah selama ini telah berupaya mengurangi disparitas tersebut tetapi masih belum berhasil.

Keseriusan pemerintah tersebut terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I maupun II (2010–2014). “Dalam kedua RJPMN tersebut Pemerintah memfokuskan kepada dua hal, yaitu Pembangungan berkeadilan dan Pembangunan yang merata bagi masyarakat secara luas” urainya.

Oleh karena itu, imbuh Helmy, dalam penyelengga raan Pemerintahannya SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI) menargetkan tiga hal, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 7% di tahun 2014. Yaitu akhir tahun dari pencapaian RPJMN II.

Target pencapian upaya ini, katanya, menunjukan hasil menggembirakan merujuk pada data pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2009 sebesar 4,3% meningkat menjadi 5,3% di tahun 2010. Di tahun 2011 targetnya 6%. “Maka kita optimis target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dapat tercapai di tahun 2014” ujarnya.

Perhatian kedua SBY yaitu masih terdapat 32,5 juta orang miskin atau 14% penduduk Indonesia. Ini menjadi perhatian Kementrian PDT. “Ketiga adalah menekan angka pengangguran yang mencapai 8,9 juta orang” katanya.

Melihat pada focus pencapaian dan besar permasalahan, kata Faisal, Kementrian PDT berupaya melakukan langkah strategis dengan membentuk cluster-cluster. Pertama cluster bantuan terkoordinasi. Bagian ini, lanjutnya, menangani bantuan-bantuan yang sifatnya charity. “Contohnya seperti program keluarga harapan, penyaluran raskin, jamkesmas, dan subsidi-subsidi lain” urainya.

Cluster kedua adalah pembangunan kerangka dasar infrastruktur. Bagian ini membidangi masalah jalan, listrik, air bersih, pendidikan, dan seterusnya. Sedangkan cluster ketiga adalah bantuan yang memperkuat masyakat. “Contoh pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan dan penyaluran Kredit Untuk Rakyat (KUR) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat” katanya.

Berkaitan mengapa pemerintah melakukan pembangunan dengan model bedah desa adalah karena adanya kekhawatiran timbulnya berbagai permasalahan di perkotaan akibat sulitnya mencari penghidupan di desa dan orang-orang desa terdorong untuk mencari penghidupan di kota. Kekhawatiran ini beralasan karena perbandingan okupasi desa dengan kota makin tahun juga mengalami perubahan significant. Tahun 80-an, urai Helmy, 20% penduduk tingal di kota. Prosentase ini meningkat di tahun 90-an menjadi 30%. “Di tahun 2009 perbandingan ini menjadi 42% tinggal di kota dan 58% tinggal di desa. Hampir seimbang” katanya (BNC/eko).

Sumber: http://banyumasnews.com/2010/05/24/menteri-pdtbanjarnegara-tak-lagi-berstatus-kabupaten-tertinggal/

Read More

Koordinasi Menjadi Kunci Keberhasilan Program Pengentasan Kemiskinan

BANJARNEGARA – Eksekutif dan legislative sepakat bahwa koordinasi yang baik antar sektor menjadi penentu keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Karena lemahnya koordinasi menyebabkan penanganan program pengentasan kemiskinan berjalan partial dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, baik Bupati Banjarnegara Drs. Ir. Djasri, MM, MT melalui Sekda Syamsudin, S. Pd., M.Pd maupun Ketua DPRD Wahyu Kristianto, SE melalui Wakil Ketua Saeful Muzad setuju bahwa perlunya komitmen yang kuat dari eksekutif maupun legilatif terhadap keberhasilan program penanganan kemiskinan yang diwujudkan dalam pelaksanaan program maupun dukungan anggaran.

Hal tersebut mengemuka dalam Semiloka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Bagi Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara yang diselenggarakan di Saung Mansur,kemarin. Menurut Syamsudin, dalam proses pembangunan pro poor ini harus berorientasi kepada penguatan kelembagaan. Karena melalu jalur kelembagaan masyarakat ini proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan terwadahi. “Salah satunya adalah melalui penguatan peran lembaga Musrenbang dalam perencanaan pembangunan” katanya.

Wakil Ketua DPRD Saeful Muzad juga menyetujui perlunya penguatan peran lembaga musrenbang ini sebagai wadah perencanaan pembangunan. Ia juga mengharapkan para anggota DPRD untuk menghadiri kegiatan musrenbang karena berkaitan dengan peran DPRD dalam penetapan anggaran pembangunan. “Selain itu, di lembaga tersebut anggota DPRD dapat menyampaikan juga hasil penjaringan aspirasi dari wilayah yang diwakilinya” imbuhnya.

Di lain pihak, menurut Suparjo, Kades Beji, Pandanarum, musrenbang sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat sebenarnya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saja dalam realisasi kegiatan seringkali ada perubahan-perubahan sehingga menyebabkan masyarakat merasa pesimis atau melihat ada jalur lain yang lebih kuat dalam menyalurkan aspirasinya. “Oleh karena itu, menurut saya, penting ditekankan adalah komitmen semua pihak untuk mentaati hasil-hasil musrenbang. Bila itu yang terjadi, maka penguatan kelembagaan akan tercapai” ujarnya.

Sementara itu, menurut Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Drs. Suroso, maksud dari penyelenggaraan semiloka ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program antar instansi atau lintas sektor dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penguatan anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperkuat komitmen DPRD dan SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. “Harapannya adalah disepakatinya strategi pelembagaan sistem pembangunan partisipatif” katanya. 

Sumber: http://banyumasnews.com/2010/05/24/koordinasi-menjadi-kunci-keberhasilan-program-pengentasan-kemiskinan/

Read More

Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal

Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal

View more presentations from Dadang SOLIHIN.

Read More

Banjarnegara Deklarasikan Diri sebagai Kabupaten Vokasi

BANJARNEGARA – “…Mudah-mudahan deklarasi ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara.”. Demikian bunyi penutup naskah deklarasi Kabupaten Banjarnegara sebagai Kabupaten Vokasi yang secara simbolis dinyatakan oleh Bupati Banjarnegara, Drs. Ir. Djasri, MM, MT, Sabtu (1/05) di depan ratusan hadirin di aula SMK I Punggelan. Usai deklarasi naskah tersebut ditandatangani oleh Bupati.

“Setelah deklarasi Kabupaten Vokasi ini, kita semua punya tanggung jawab moril, karena kabupaten vokasi ini sasarannya adalah pengentasan pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan” ungkap Djasri.

Ia mengingatkan bahwa selama ini lulusan Sekolah Kejuruan di Banjarnegara dilaporkan telah mendapat apresiasi yang baik di dunia kerja, termasuk oleh Perusahaan-perusahaan berskala Nasional dan internasional yang selalu bekerja sama dengan Bursa Kerja antar Sekolah di Banjarnegara dalam mencari tenaga kerja. Menurut mereka, lanjutnya, pekerja-pekerja terampil asal Banjarnegara merupakan pekerja keras, jujur dan loyal. “Dengan pencanangan Kabupaten Vokasi ini, Saya berharap upaya ini makin terfokus, terus berlanjut dan semakin meningkat” katanya.

Djasri menambahkan untuk menunjang pengelolaan kabupaten vokasi ini tidak akan lepas dari biaya. Pembiayaan itu seperti resiko yang harus hadir ketika upaya peningkatan mutu sekolah ditingkatkan, salah satunya melalui kelengkapan sarana prasarana belajar mengajar.  Jer basuki mawa bea. ”Daerah siap untuk program ini. Bantuan dari Propinsi dan Pusat sangat diharapkan untuk pengembangannya” katanya.

Meski sudah ada pencanangan kabupaten vokasi, lanjut Djasri, tidak berarti SMA/MA dilupakan. “Semua diperhatikan sesuai proporsinya masing-masing. Karena masing-masing mempunyai sasaran sendiri-sendiri” imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dindikpora) Drs. Winarso Wiwit Sulistyo, MM pencanganan sebagai kabupaten vokasi tersebut didasari bahwa dari target nasional rasio siswa SMK dengan Sekolah Umum sebesar 60% : 40% untuk tahun 2010 dan untuk rata-rata rasio Propinsi Jawa Tengah sebesar 58%: 42%, kabupaten Banjarnegara telah melampaui standar tersebut. “Rasio siswa SMK dengan Sekolah Umum di Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 63% : 37%” urainya.

Dengan gambaran rasio yang menggembirakan di tahun 2010 ini, Ia optimis pada tahun 2013 nanti capaian rasio nasional 70% : 30% akan terlampuai. Wiwit berharap usai deklarasi ini akan ada kemudahan-kemudahan dan bantuan yang akan diberikan propinsi. Apalagi program ini merupakan sukses program Gubernur Jawa Tengah H. Bibit Waluyo yang ingin menjadikan Propinsi Jawa tengah sebagai Propinsi vokasi yang telah dicanangkan pada tahun 2008.

“Deklarasi kabupaten vokasi yang telah dicanangkan oleh Bupati, menjadikan Kabupaten Banjarnegara sebagai kabupaten vokasi ke 6 di Jawa Tengah setelah Solo, Magelang, Pekalongan, Pemalang dan Purbalingga” katanya.

Deklarasi sebagai kabupaten Vokasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan Peringatan Hardiknas yang dipusatkan di lapangan Pasar Manis Punggelan. Diselenggarakan juga pameran SMK-SMK, jalan santai berhadiah sepeda motor pada tanggal 8 Mei mendatang, dan sepeda santai.

Sebagai acara tambahan upacara diserahkan piala dan piagam bagi pemenang POPDA dan Pekan Seni tingkat kabupaten serta bea siswa dari Bumiputera bagi 174 siswa dari SD sampai Perguruan Tinggi se Kabupaten Banjarnegara. “Besar beasiswa bervariasi. Jumlah total bea siswa yang disalurkan sebesar Rp 268 juta” kata Suwito, Kepala Cabang Bumiputera. (BNC/eko)

Sumber: http://banyumasnews.com/2010/05/03/banjarnegara-deklarasikan-diri-sebagai-kabupaten-vokasi/

Read More