Kamis, 29 Juli 2010

Atasi Masalah Kemiskinan di Banjarnegara dengan Gerdu Sosial

BANJARNEGARA – Kemiskinan sepertinya selalu muncul menjadi masalah utama pembangunan di wilayah dengan geografis yang sulit dan topografi bergunung-gunung. Di wilayah seperti ini, alam telah menjelma menjadi factor kendala utama pembangunan. Bersama dengan factor kendala utama tersebut mengikuti juga factor-faktor lain semisal SDM, Kemiskinan, Aksesibilitas,  Pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. “Akhirnya solusi semua masalah tersebut berpulang pada masalah ketersediaan anggaran atau dana. Sementara dana yang dimiliki terbatas” kata Heri Poerwanto, SE., M. Si., Camat Pagedongan di ruang kerjanya, Kamis (29/07).
Tak jauh beda, lanjutnya, masalah seperti itu dialami juga oleh Kecamatan Pagedongan. Kemiskinan menjadi masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Sekian lama dipikirkan, tetapi sekian ratus gagasan juga mengambang di awang-awang. “Penanganan masalah kemiskinan berdiri di tempat. Kita hanya mengandalkan program bantuan dari Kabupaten, Propinsi dan Pusat. Waktu itu, sepertinya tak ada jalan keluar yang dapat kita upayakan sendiri” imbuhnya.
Pergulatan kegelisahan itu, kata Heri, kemudian menemukan jalannya karena suatu peristiwa kebetulan. Pemicu lahirnya Gerdu Sosial ini adalah sebuah peristiwa yang berawal dari kunjungan pihak kecamatan ke sebuah Sekolah Dasar di Duren. Pada saat kunjungan tersebut diketahui ada salah seorang murid yang sering tidak masuk sekolah. Terdorong untuk mengecek kebenaran laporan Tim langsung mencari tahu rumah murid tersebut dan alangkah terharunya mereka ketika mengetahui kondisi yang sebenarnya.
“Yang dimaksud rumah itu ukurannya kurang lebih 5 x 6 meter, dinding bamboo dan papan yang kondisinya mau roboh, lantai tanah, tanpa listrik, dan dihuni oleh 1 ibu dengan 6 orang anak. Dua diantaranya masih balita. Sementara suami Yu Surip ini pergi sekian tahun tanpa keterangan. Nelangsa mas menyaksikan warga begitu kondisinya” kata Heri.
Peristiwa itu kemudian melahirkan empati sosial yang cukup luas hingga mendorong dilakukannya gerakan pengumpulan bantuan dana spontan. Gerakan tersebut berhasil mengumpulkan cukup banyak dana yang bersumber dari para PNS dan perangkat desa di Kecamatan Pagedongan serta donatur. “Diputuskan pemberian bantuan dalam bentuk material bangunan yang dapat langsung dimanfaatkan untu______erbaiki rumah dan sebagian dana lain diperuntukan untuk membeli 2 ekor kambing” katanya.
Mekanismenya, lanjutnya, “bedah rumah” ini dilakukan bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat sekitar. Penerima desa mengkondisikan penerima bantuan, keluarga dan masyarakat tentang bantuan yang sifatnya stimulant tersebut yang akan diperuntukan memperbaiki rumah. Diharapkan, kata Heri, pihak keluarga dan masyarakat setempat mengapresiasi upaya tersebut sehingga dengan semangat gotong royong dari dana awal tersebut dapat terwujud rumah hunian yang layak.
“Dua ekor kambing bantuan dimaksudkan untuk modal sumber penghidupan ekonomi nantinya. Jadi setelah rumah layak, mereka diberikan kesempatan juga untuk mengembangkan perekonomian produktif” katanya.
Keberhasilan gerakan sosial tersebut, imbuh Heri, kemudian mendatangkan inspirasi untuk melembagakannya. Heri kemudian mengumpulkan 9 Kepala Desa yang ada di wilayahnya untuk membahas gagasan tersebut. Akhirnya, Kecamatan Pagedongan punya cara tersendiri dalam mengatasi masalah kemiskinan yang mengepung wilayahnya. “Tak mau berpangku tangan dan menjadikan kemiskinan sebatas wacana semata, kami memilih melakukan tindakan nyata dengan mendirikan Gerakan Pembangunan Ekonomi Kemasyarakatan yang dinamakan Gerakan Peduli Sosial, disingkat Gerdu Sosial pada tanggal 07 Oktober tahun 2009 lalu” kata Heri.
Melalui lembaga non profit ini, katanya, kita mendorong tumbuhnya kepedulian sosial di setiap instansi pemerintah, kalangan swasta dan masyarakat. Dari kalangan ini kita juga menggalang dana untuk kegiatan bhakti sosial. ”Pada awal bulan, saat penerimaan gaji, semua PNS dan Perangkat Desa di Kecamatan Pandanarum wajib infaq sebagian rejekinya untuk dana Gerdu Sosial” kata Heri.
Sampai sekarang, Gerdu Sosial ini telah melakukan pemugaran terhadap rumah tidak layak huni menjadi rumah semi permanent atau permanent di desa Duren, Pesangkalan, Lebakwangi dan Gunungjati. “Di dalam waktu dekat, Gerdu Sosial akan merenovasi rumah tidak layak huni di desa dan Pagedongan, Gentansari, dan Kebutuhjurang. Sementara dua desa lainnya yaitu Kebutuhduwur dan Twelagiri menunggu giliran berikutnya” urainya.
Sementara itu menurut Agus Hasan, Kades Gunungjati, Ia merasa terbantukan sekali dengan keberadaan program ini. “Melalui program ini, Gunungjati telah dapat merenovasi 2 rumah tidak layak huni menjadi semi permanent dan memberi bantuan 4 ekor kambing” katanya.
Untuk keberlangsungan program Gerdu Sosial tersebut, setiap bulan Agus dan teman-teman perangkat lainnya dengan sukarela menyisihkan  uang Rp 5 ribu per orang. “Sedangkan dari masyarakat desa Gunungjati yang berpenduduk 2000 jiwa lebih rata-rata perbulan mampu mengumpulkan uang Rp 300 ribu” katanya.
Jumlah uang dari masyarakat tersebut, kata Agus, untuk masing-masing desa bisa bervariasi. “Besarnya infaq dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk” imbuhnya (BNC/eko)
Sumber: http://banyumasnews.com/2010/07/29/atasi-masalah-kemiskinan-di-banjarnegara-dengan-gerdu-sosial/

Jumat, 09 Juli 2010

Dana PNPM Wanayasa Macet

BANJARNEGARA-Dana bergulir PNPM di 15 Desa di Kecamatan Wanayasa macet sejak 2006 lalu. Diduga nilai kemacetan mencapai ratusan juta. Selasa kemarin 15 kades tersebut dikumpulkan oleh UPK PNPM Kecamatan Wanayasa untuk membahas kemacetan dana bergulir baik Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maupun Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Pertemuan tersebut berlangsung tertutup.
    Salah seorang kades yang ditemui seusai acara tersebut membenarkan pertemuan tersebut membahas kemacetan dana bergulir PNPM. Baik UEP maupun SPP. Kemacetan dana tersebut rata-rata sejak tahun 2006 dengan jumlah kemacetan bervariatif per desa.
    "Saya sendiri tidak tahu pasti, total nominal kemacetan tersebut. Yang saya tahu untuk desa saya sendiri sebesar Rp 120 juta yang ditanggung beberapa kelompok. Namun diperkirakan rata-rata puluhan juta per desa. Pertemuan tersebut menyepakati penyelesaian kasus ini paling lambat 14 Desember 2010," ujar Kades Penanggungan, Panut.
    Ia mengatakan kemacetan tersebut berada di kelompok. Per orang ada yang macet Rp 100 ribu, Rp 200 ribu dan ada yang hingga Rp 2 juta. Terkait persoalan batas waktu tersebut pihaknya mengaku tidak ada masalah dan optimis bisa terselesaikan.
    Namun yang ia sayangkan mekanisme kontrol dari pengelola PNPM tahun-tahun sebelumnya. Adanya tunggakan yang menumpuk ini menandakan mekanisme kontrol kurang maksimal. "Jika tenggat waktu pengembalian mesti ditepati selayaknya harus dilakukan pendekatan terus menerus ke kelompok," ujarnya.
    Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Wanayasa, Didik Hermawan saat ditemui membenarkan mengenai kemacetan dana tersebut. Ia mengatakan, kemacetan ini diketahui setelah ada audit keuangan dan laporan karena ada pergantian pengurus baru UPK. Terkait total kemacetan pihaknya tidak mau menyebutkan nominalnya, meski sempat tak sadar terlontar ungkapan Rp 1,2 milyar. Namun saat ditegaskan tidak mau mengaku. "Yang jelas di 15 desa sejak tahun 2006 hingga 2009. Kita mengetahui ada kemacetan ini setelah sebulan bertugas dari hasil audit laporan dan keuangan dan kenyataan di lapangan," ujarnya.
    Menurutnya kemacetan tersebut diperkirakan karena komunikasi yang kurang baik dari pelaksana sebelumnya dengan penerima program. Sebab melihat kondisi di lapangan, banyak penerima program yang masih menganggap dana tersebut tidak harus di kembalikan. Padahal dana bergulir ini mesti dilunasi tiap tahun. "Jika tahun berikutnya mereka juga menerima program, berarti ada sesuatu yang kurang tepat disini," ujarnya.
    Meski demikian pihaknya mengaku telah menembusi semua kelompok dan melakukan pendekatan persuasif. Sebagian besar dari mereka memahami dan mau melunasi sebelum akhir tahun 2010. Selain itu juga didukung pernyataan dari semua Kades di Wanayasa untuk mengatasi persoalan ini sebelum akhir tahun ini. (tom)
Sumber: http://radarbanyumas.co.id/index.php?page=detail_ban&id=137